//
you're reading...
Uncategorized

tugas 2 hukum perburuhan

Normal
0

false
false
false

IN
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}

Alih teknologi

Pengertian

Istilah alih teknologi harus dipahami dari pihak yang memiliki teknologi kepada pihak lain yang membutuhkan teknologi tersebut, yang dalam hal ini dapat dilakukan dengan sell; share ataupun transfer[1] . Di Indonesia alih teknologi lazimnya dipahami dari pihak asing, sebagaimana ungkapan Pameo Satirikal[2] “Technology was invented in Europe and developed in USA but produced as made in Japan”.

Istilah alih teknologi (transfer of technology) didefinisikan United Nation Centre on Transnational Corporation (UNTC)[3]

Hukum adalah bagian dari teknologi karena teknologi terkait dengan masalah  konstitusi[4]dan fungsinya sebagai legal structure yang fundamental. Didalam konstitusi suatu negara tercakup berbagai pertimbangan dan keputusan manusia yang berposisi sebagai teknokat, birokrat dan politikus[5]. Hukum menentukan teknologi canggih, teknologi menengah atau teknologi merakyat[6]

Piagam CERDS  menyatakan bahwa” setiap Negara memiliki hak untuk mendapat manfaat dari kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan pembangunan social dan ekonominya”( pasal 13:1). Piagam menyatakan pula bahwa” semua Negara harus member kesempatan bagi Negara-negara sedang berkembang kepada teknologi dan pembentukan teknologi dasar bagi kepentingan-kepentingan ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan Negara-negara sedang berkembang”(Pasal 13:2). Menurut Piagam CERDS,Negara-negara maju harus bekerja sama dengan Negara-negara sedang berkembang dalam membentuk,memperkuat dan membangun infrastruktur dan penelitian ilmu pengetahun guna membantu perluasan dan peningkatan ekonomi Negara-negara sedang berkembang(Pasal 13:3)[7]

 

Dasar Hukum Alih Teknologi

A. Peranan Hukum Dalam Alih Teknologi

Teknologi jika dikaitkan dengan ilmu pengetahuan mencakup[8] (a)Produk ;  (b)Proses dan (c) Paradigma Etika. Teknologi sebagai ‘The application of science’ berinduk pada ilmu pengetahuan (science) yang merupakan ‘the enlarging international pool of knowledge equally valid every where[9] Ilmu pengetahuan semula berawal dari pengetahuan (knowledge) yang lambat laun menjadi disiplin ilmu yang mandiri manakala cabang-cabang ilmu melepaskan diri dari ‘batang’ filsafatnya dan berkembang sesuai metodologinya.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 diletakkan dasar dan arah pembangunan ekonomi yang tentu didalamnya tercakup masalah alih teknologi. Dalam Pasal 33 ditetapkan bahwa : “Perekonomian Indonesia di susun oleh … Cabang-cabang produksi …Bumi, air dan kekayaan alam…dipergunakan sebesar-sebesar kemakmuran rakyat”. Pembangunan ekonomi dimaksudkan untuk mencapai Tujuan Nasional, disadari bahwa bangsa Indonesia memiliki kekurangan dari segi modal, keahlian dan teknologi. Untuk itu diperlukan serangkaian kebijakan dan aturan yang dapat memenuhi kebutuhan itu, antara lain, melalui kebijakan alih teknologi.

Kebijakan alih teknologi diletakkan oleh UU No. 1/1967 Tentang Penanaman Modal Asing.[10].Dalam Pasal 2 UU No. 1/1976 dinyatakan bahwa “…modal asing meliputi … penemuan-penemuan milik orang asing …”. Lebih lanjut dalam Pasal 12 UU No. 1/1976 ditetapkan : “Perusahaan-perusahaan modal asing wajib menyediakan fasilitas dan pendidikan … bagi warga negara Indonesia”. Tujuan ketentuan ini agar berangsur-angsur tenaga kerja asing dapat digantikan oleh tenaga kerja Indonesia.

Komitmen awal Pemerintah mengundang investor asing melalui UU No. 1/1967 bahwa modal asing tersebut akan dijadikan pelengkap dalam pembiayaan pembangunan, disamping pajak,tabungan masyarakat (public saving) dan lain-lain. Hal ini tercermin dalam asas-asas yang terdapat dalam UU tersebut antara lain : (a) asas manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, (b) asas ketidak-tergantungan dan (c) asas jaminan dan insentif[11]

Setahun berikutnya diundangkan UU No. 6/1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pasal 1 UU No. 6/1968 menetapkan : “Modal dalam negeri ialah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak benda-benda, baik yang dimiliki negara… swasta asing …” Pasal 3  menetapkan “Perusahaan nasional adalah perusahaan yang sekurang-kurangnya 51% modal dalam negeri …, perusahaan PMDN juga dimungkinkan terdapat unsur mitra asing, walaupun tidak dalam posisi mayoritas”.

Selanjutnya dengan tercapainya kesepakatan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement on Establishing the World Trade Organization – WTO) yang telah disahkan melalui UU No. 7/1994[12],maka Indonesia berkewajiban menyempurnakan seluruh peraturan perundang-undangannya dengan WTO.Di bidang investasi, ketentuan Trade Related Investment Measures menjadi tolak ukurnya.

Selain UU No. 1/1967 dan UU No. 6/1968, masalah teknologi dan pengalihannya ditetapkan dalam undang-undang Paten. Pengaturan paten di Indonesia diawali dengan OctrooiWet 1912. Namun sebagai undang-undang produk Belanda, terdapat kebijakan yang tidak menguntungkan bagi Indonesia bahwa pendaftaran paten di Indonesia (Hindia Belanda) harus diteruskan ke Negeri Belanda untuk perolehan haknya. Tentu saja pengaturan ini dirasakan bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara. Oleh karena itu sambil menunggu undang-undang Paten nasional terbentuk, dikeluarkan pengumuman Menteri Kehakiman No. J-S-5/41/4 tanggal 12 Agustus 1953 yang dimuat dalam Berita Negara No. 65 tanggal 28 Agustus 1953 dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J-G-1/2/17 tanggal 29 Oktober 1953 yang dimuat dalam Berita Negara No. 91 tanggal 13 November 1953. Kedua pengumuman tersebut mengatur penerimaan pendaftaran sementara atas permintaan paten.

Octrooi Wet digantikan dengan UU No. 6/1989 Tentang Paten sebagai undang-undang produk nasional. Dalam masalah paten terkait ketentuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-IPR, Including Trade in Counterfeit goods(TRIPs) Sejalan dengan Persetujuan TRIPS dilakukan penyempurnaan UU No. 6/1989 dengan UU No.13/1997. No. 13/1997. Saat ini kedua peraturan tersebut telah dihapus digantikan dengan UU No. 14/2001 tentang Paten.

B. Pengaturan Hukum Tentang Alih Teknologi di Indonesia

GBHN 1994 – 2004, Bab 1 A  dinyatakan bahwa Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komperatif ,sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah , terutama pertanian dalam arti luas , kehutanan , kelautan , pertambangan , pariwisata ,serta industri kecil dan kerajinan rakyat. Dan untuk mewujudkan hal tersebut maka pemanfaatan alih teknologi atas kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan mampu memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi guna kepentingan masyarakat dan negara.

Pengaturan tentang alih teknologi perlu diperhatikan dalam kerangka untuk masuknya teknologi baru di Indonesia, apakah melalui kerjasama lisensi, pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi[13]. Pembangunan industri untuk Indonesia sangat diperlukan terutama dalam kaitan dengan penemuan baru. Suatu penemuan baru harus dapat direaksir segera dimana paten atau penemuan tersebut didaftarkan.Pihak-pihak dapat memulainya pada pengadilan negeri untuk menggunakan paten tersebut dan kepada pihak yang menggunakan lisensi wajib tersebut harus memberikan royalti yang wajar kepada pihak pemegang paten tersebut.

Persetujuan TRIP’s memuat norma-norma dan standard perlindungan bagi kekayaan intelektual manusia dan menempatkan perjanjian Internasional di bidang hak atas kekayaan intelektual sebagai dasar pengaturan hukum dalam bidang alih teknologi baik yang berkaitan dengan lisensi .Untuk itu perlu menjabarkan dengan tegas dan harus bagaimana mekanisme pengalihan teknologi dari pemilik teknologi asing kepada teknologi Indonesia,sehinga produksi suatu teknologi akan lebih meluas ke negera-negara berkembang..

Hukum sebagai sarana pembaharuan sosial harus mampu untuk memberikan pengaturan terhadap perkembangan baru, untuk itu alih teknologi harus dapat diatur secara hukum Indonesia, sebagai negara berkembang menyadari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai peranan penting dalam mempercepat pembangunan sosio ekonomi nasional dan khususnya dalam memperlancar peningkatan produksi dari barang dan jasa dalam sektor industri dan memasukkarl teknologi asing yang cocok yang tepat dari luar negeri kedalam negeri dengan ketentuan-ketentuan, syarat-syarat dan harga yang menguntungkan bagi kepentingan nasional berarti akan memperbesar peranan tersebut.[14]

Pengaturan tentang alih teknologi perlu diperhatikan dalam kerangka untuk masuknya teknologi baru di Indonesia, apakah melalui kerjasama lisensi atau melalui penanaman modal asing, pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi.[15]

 Pembangunan industri untuk Indonesia sangat diperlukan terutama dalam kaitan dengan penemuan baru. Suatu penemuan baru harus dapat direaksir segera dimana paten atau penemuan tersebut didaftarkan. Pihak-pihak dapat memula pengadilan negeri untuk menggunakan paten tersebut dan kepada pihak yang menggunakan lisensi wajib tersebut harus memberikan royalti yang wajar kepada pihak pemegang paten tersebut. Berdasarkan kategori di atas jelas terlihat bahwa penggunaan teknologi baru atau alih teknologi harus mendapat pengaturan yang memadai sehingga dunia usaha akan terhindar dari peniruan teknologi lain, dan Kalau ini sejalan dengan persetujuan

 

 Cara Alih Teknologi

 

        Alih teknologi dari suatu negara kenegara lain, umumnya dari negara maju berkembang dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada macamnya bantuan teknologi yang dibutuhkan untuk suatu proyek. Teknologi dapat dipindahkan melalui cara sebagai berikut:

1.      Memperkerjakan tenaga-tenaga ahli asing perorangan. Dengan cara ini negara berkembang bisa dengan mudah mendapatkan teknologi, yang berupa teknik dan proses manufacturing yang tidak dipatenkan. Cara ini hanya cocok untuk industri kecil dan menengah.

2.      Menyelenggarakan suplai dari mesin-mesin dan alat equipment lainnya. Suplai ini dapat dilakukan dengan kontrak tersendiri.

3.      Perjanjian lisensi dalam teknologi sipemilik teknologi dapat memudahkan teknologi dengan memeberikan hak kepada setiap orang/badan untuk melaksanakan teknologi dengan suatu lisensi.

4.      Expertisi dan bantuan, teknologi. Keahlian dan bantuan dapat berupa:

o    Studi pre-investasi.

o    Basic pre-ingeenering.

o    Spesifikasi masin-mesin.

o    Pemasangan dan menja1ankan mesin-mesin.

o    Manajemen.

 

        Kebijaksanaan pemerintah menerbitkan UU NO. 1/1967 tentang PMA merupakan langkah awal bagi Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan pihak asing yang termasuk didalamnya pengalihan teknologi. Alih tehnologi pada kenyataannya harus dibeli dengan harga tinggi. Teknologi pada hakekatnya telah menjadi komoditi yang mahal dan langka karena banyak diminta keadaan tersebut makin tertampilkan karena alih teknologi PMA selalu dikaitkan dengan bidang yang menjadi otoritas IPR (Intelektual Property Right). IPR telah larut dalam tahap pemilihan teknologi yang digunakan, pada tahap produksi dan begitu pula pada saat produk dipasarkan. Bahkan disinyalir IPR telah menjadi komoditi dagang itu sendiri.

Sumber : http://taura-tlbk.blogspot.com/2011/11/hukum-alih-teknologi-di-indonesia-mk_18.html

 

 diposting untuk memenuhi tugas softskill

 www.gunadarma.ac.id

About komukblangsak

just be your self

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: